Efisiensi Anggaran, "Anak saya dapat makan gratis, tapi saya di-PHK"

Curhat penyiar RRI di PHK karena efisiensi imbas program makan siang gratis

# Ekonomi

One And News - Estimasi Program ini meningkat drastis mencapai Rp400 hingga Rp420 triliun, Inisiatif Program Makan Siang Gratis yang diusung oleh Prabowo dan Gibran ditujukan untuk memberikan makan siang bergizi dan susu gratis kepada sekitar 83 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp210 triliun pada tahun 2025, dengan estimasi meningkat drastis mencapai Rp400 hingga Rp420 triliun di tahun-tahun berikutnya.

Meski tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan generasi muda, besarnya anggaran yang diperlukan memicu perdebatan dan kekhawatiran. Pemerintah dinyatakan melakukan efisiensi anggaran guna mengalokasikan dana tersebut secara optimal. Namun, langkah efisiensi ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai honorer dan kontributor daerah, terutama yang bekerja di lembaga penyiaran seperti RRI dan TVRI. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa pemangkasan anggaran dapat berdampak pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor-sektor tersebut.

Di satu sisi, pendukung program melihat inisiatif ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak, serta mendongkrak perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Di sisi lain, para kritikus mempertanyakan keberlanjutan program jika risiko sosial-ekonomi seperti PHK meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan banyak keluarga dan sektor publik.

Artikel ini mengacu pada publikasi di Katadata.co.id dengan judul "Program Makan Siang Gratis Tuai Polemik: Efisiensi Anggaran Hingga Isu PHK" yang mengulas secara mendalam mengenai proyeksi dana dan dampak efisiensi anggaran terhadap pegawai honorer serta kontributor daerah. Perdebatan seputar program ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan dalam menyeimbangkan antara investasi besar untuk program sosial dan kebutuhan menjaga stabilitas tenaga kerja di instansi pemerintah.

Views: 142 Likes: 1 Shares: 0

Source: katadata.co.id

1

Komentar:

Kembali ke Berita Utama